PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Dewan Pimpinan Daerah
Related Articles
BANJARMASIN – Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat penting dan bermanfaat khususnya bagi pelaku usaha dalam melindungi produknya. Bahkan, HAKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sayangnya banyak produk dan temuan teknis pembuatan produk di Banua yang belum terlindungi secara hukum paten. Pelaku usaha sebagai pencipta dan pengelola produk mereka belum sadar pentingnya HAKI.
Ditemui disela kegiatan Diskusi Publik Pengembangan UMKM di Kalsel, Kamis (30/1), Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI-P Kalsel, Fazlur Rahman menyampaikan dari berbagai alasan, faktor utama didominasi karena birokrasi pengurusan berbelit dan butuh waktu lama. Selain itu ada anggapan butuh biaya besar untuk mendaftarkan hak cipta.
“Sebenarnya biaya mendaftar HAKI sendiri relatif murah. Bahkan ada yang beberapa gratis. Cuma memang diperlukan waktu dan kesabaran untuk mengurus kelengkapan administrasi,” katanya.
Guna mengatasi hal tersebut, PDIP akan menyiapkan tim untuk membantu dan memudahkan para pegiat UMKM dalam mengurus pendaftaran HAKI secara kolektif.
Sementara itu, pelaku usaha yang menggeluti bisnis busana khas sasirangan, Nanik Hayati mengakui mulai tersadar peranan penting HAKI bagi mereka karena akan melindungi keberlangsungan usaha dan produknya dari pebisnis yang sama.
“Saya berharap proses pengurusan HAKI lebih disederhanakan lagi, misalnya dengan menerapkan kantor satu atap untuk sejumlah instansi yang terlibat,” jelasnya.
Untuk diketahui, Diskusi Publik Pengembangan UMKM di Kalsel yang diselenggarakan DPD PDI-P Kalsel dengan tema “Solid Bergerak Bersama UMKM Banua yang Berdikari, Terlindungi HAKI serta Mandiri dan Terdepan (Mapan) dilaksanakan di aula gedung DPD PDIP Kalsel di Banjarmasin, Kamis (30/1).
Diskusi publik tersebut menghadirkan beberapa narasumber yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalsel, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel, Balai Besar POM Banjarmasin, Akademisi serta Pelaku UMKM di Kalsel
