PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Dewan Pimpinan Daerah
Related Articles
DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Penerapan Aplikasi Monitoring Perjuangan Partai untuk Anggota Fraksi PDI Perjuangan Se-Kalimantan Selatan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebanyak 49 Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Se-Kalimantan Selatan mengikuti Sosialisasi Aplikasi Monitoring Perjuangan Partai (MPP) di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Banjarbaru (18/04/2025).
Monitoring Perjuangan Partai dirancang dan dikelola oleh Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo. Melalui aplikasi ini, setiap Anggota Dewan dapat melaporkan setiap kegiatan kedewanannya, mulai dari Rapat-Rapat, Reses atau Serap Aspirasi Masyarakat, Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah hingga tindak lanjut aspirasi masyarakat.
DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menyambut baik kehadiran aplikasi MPP, dan berharap agar kedepannya kinerja Fraksi PDI Perjuangan menjadi lebih baik, lebih solid dan terukur sehingga dapat terwujud tatanan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan H. M. Syaripuddin, S.E. M.AP saat memberi arahan terkait Aplikasi MPP
Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni pagi dan siang, sesi pertama dihadiri oleh Fraksi PDI Perjuangan dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut dan Kab. Tapin. Dan pada sesi kedua dihadiri oleh Fraksi PDI Perjuangan dari Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru.
Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, penggunaan teknologi menjadi salah satu alat yang efektif untuk memperbaiki sistem politik. Aplikasi MPP ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk mempercepat akses informasi tentang kerja nyata anggota Dewan, termasuk aktivitas legislasi, kehadiran dalam rapat, pengajuan usulankebijakan, dan pelayanan konstituen.
