Home / Artikel dan Opini / DPD PDI Perjuangan Kalsel Suarakan Konflik Agraria dan Hak Adat di DPR RI

DPD PDI Perjuangan Kalsel Suarakan Konflik Agraria dan Hak Adat di DPR RI

DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (15/4) guna menyuarakan berbagai persoalan masyarakat di daerah, khususnya terkait konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin. Kehadiran mereka diterima oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu bersama jajaran. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), termasuk komunitas Dayak Meratus dan warga Desa Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru.

Dalam forum itu, DPD PDI Perjuangan Kalsel menegaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan di tingkat daerah, mulai dari menyerap aspirasi masyarakat hingga memfasilitasi mediasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil akibat adanya tumpang tindih kebijakan serta perbedaan kewenangan antar lembaga di tingkat pusat.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah penolakan masyarakat adat Dayak Meratus terhadap rencana penetapan kawasan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Masyarakat menilai kawasan tersebut merupakan wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun, sehingga kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membatasi akses terhadap sumber daya alam serta mengancam keberlangsungan budaya mereka.

Selain itu, perwakilan warga Desa Pulau Panci juga menyampaikan persoalan lahan yang telah bersertifikat hak milik sejak 2007–2008, namun kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Adian Napitupulu menyatakan bahwa BAM DPR RI akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama komisi terkait serta kementerian guna mencari solusi yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

About Web Admin

Check Also

BANG DHIN : PEMERINTAH HARUS JUJUR SOAL REALISASI JALUR KERETA API DI KALIMANTAN SELATAN

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M Syaripuddin (Bang Dhin) menyoroti lambannya realisasi pembangunan jalur kereta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *