PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Dewan Pimpinan Daerah
Related Articles
BANJARBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menggelar Rapat Pleno ke-4 periode 2025–2030 di Sekretariat DPD, Senin (2/3/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis partai, mulai dari konsolidasi struktur organisasi hingga sikap terhadap isu nasional.
Kegiatan rapat pleno ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, serta para kepala badan dan organisasi sayap partai tingkat daerah. Kehadiran seluruh unsur struktural partai tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan langkah dalam menjalankan agenda partai ke depan.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pelaksanaan wawancara atau fit and proper test bagi calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC). Proses seleksi dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 14 Maret 2026.
M. Syaripuddin, S.E., M.AP atau kerap disapa Bang Dhin mengatakan “Tercatat sebanyak 701 calon Ketua PAC akan mengikuti tahapan wawancara untuk mengisi kepengurusan di 156 kecamatan di Kalimantan Selatan. Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas penyiapan petunjuk teknis (juknis) serta sistem penilaian yang akan menjadi pedoman dalam proses seleksi guna memastikan kualitas kepemimpinan di tingkat kecamatan”.
Selain itu, rapat juga membahas persiapan pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penerbitan surat penegasan terhadap fraksi serta penyusunan jadwal pelaksanaan Musancab di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan tersebut, rapat pleno juga menyoroti isu nasional terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara ideologis, program tersebut dinilai sejalan dengan prinsip perjuangan kerakyatan yang menempatkan negara hadir untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Namun demikian, implementasi program MBG dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi beban fiskal terhadap APBN, kesiapan infrastruktur distribusi pangan di daerah, hingga potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Di sejumlah wilayah dengan akses geografis yang tidak merata, kesiapan dapur umum, rantai pasok bahan pangan, serta sistem pengawasan anggaran juga dinilai menjadi titik rawan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.
Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
